Yogyakarta, 07 November 2024 – Departemen Teknik Geodesi (DTGD), Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM) menyelenggarakan Kuliah Umum dengan judul, “Land Administration for Achieving SDGs.” Acara yang dilaksanakan di Ruang Sidang 1, DTGD, berlangsung dengan atraktif mulai dari pukul 09.00 hingga 11.00 WIB. Sebanyak 50 mahasiswa hadir untuk mendengarkan ilmu dari Dr. Willem van der Muur, Senior Land Tenure Specialist di World Bank’s Urban, Resilience and Land Global Practice, yang merupakan alumni dari kampus ternama, yaitu Universiteit van Amsterdam (S1 dan S2) dan Universiteit Leiden (S3). Selain itu, acara juga mendapatkan insight menarik dari Bapak Sigit Widodo, selaku Alumni Teknik Geodesi dan Konsultan di Bank Dunia serta Program Management Advisor unit PPRA ATR/BPN.
Dr. Willem berbagi wawasan mendalam terkait administrasi pertahanan dan perencanaan tata ruang. Materi berfokus pada pengamatan hak atas tanah masyarakat, pengakuan terhadap hak adat, perencanaan penggunaan lahan dengan mempertimbangkan kondisi iklim, dan inklusi sosial guna menghadapi isu-isu kritis dalam ketahanan sosial dan lingkungan. Sebagai mahasiswa Teknik Geodesi, topik ini merupakan ilmu yang sangat menarik. Mahasiswa sebagai calon penerus bangsa belajar bagaimana menghadapi tantangan dan kondisi pertanahan sesuai nilai-nilai SDGs.
Kuliah Umum dibuka oleh Bapak Heri Sutanta, S.T., M.Sc., Ph.D., dengan memperkenalkan latar belakang narasumber. Materi dibuka dengan permasalahan dan tujuan dari Organisasi World Bank, khususnya terkait end extreme poverty (menyelesaikan kemiskinan) dan promote shared prosperity (memajukan kesejahteraan bersama). Dari 17 nilai SDGs, tenure security termasuk dalam kategori 1.4.2, woman’s property dalam kategori 5.a, efficient land management and sustainable urbanization (11.3), dan sustainable management of forest (15.2). Dr. Williem mengatakan bahwa pertanahan memiliki peran penting di dalam menyongsong penyelesaian permasalahan iklim sesuai dengan Paris Agreement.
“Land is critical for meeting the Paris Goals and need fully adaptation according to sustainable program”
Permasalahan pertanahan dan hubungannya dengan SDGs bukanlah masalah kecil. Dr Willem menjelaskan bahwa untuk mencapai tujuan ini, World Bank mengajak beberapa stakeholder, seperti ATR/BPN, Kemendagri, BIG, di Indonesia untuk mewujudkan kondisi pertanahan yang lebih baik. Permasalahan seperti sustainable land use, green investment, dan social inclusion masih menjadi gap permasalahan yang perlu diselesaikan. Adapun salah satu solusinya adalah melalui kerjasama dan proses secara bertahap. Program Pendaftaran Tanah Sistematik Lengkap (PTSL) merupakan salah satu upaya di dalam menyelesaikan tanah yang belum terdaftar di mana merupakan proses penting di dalam melengkapi data pertanahan/land information di Indonesia.
“Strengthening spatial planning and land tenure security are key to reduce Indonesia’s emission and implement climate change adaptation measures”
 Sebagai penutup perkuliahan umum, Dr. Willem menyampaikan sebuah inisiatif ke depan dalam proyek Integrated Land Administration and Spatial Planning (ILASP) untuk memperkuat administrasi pertahanan dan perencanaan tata ruang di Indonesia. Proyek ini mendukung pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan dengan menjadikan administrasi pertanahan sebagai landasan bagi pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan serta memperhatikan ketahanan lingkungan. Kedepannya, ILASP memiliki program untuk Integrated Spatial Planning for Climate Resilience. Program ini berfokus pada perencanaan tata ruang spasial yang terintegrasi untuk memperkuat ketahanan iklim di indonesia. Selain itu, terdapat Large Scale Base Map for Climate Action, yaitu data dengan skala besar membantu pengambilan keputusan yang lebih tepat dalam menghadapi perubahan iklim. Climate Responsive Land Tenure, di mana tenurial lahan yang responsif terhadap perubahan iklim menjadi kunci dalam perlindungan hak-hak atas masyarakat. Terakhir, Land Information System and Valuation, sistem informasi pertanahan yang terintegrasi dalam mendukung pengelolaan data pertahanan dan evaluasi yang efektif. Melalui teknologi digitalisasi data pertanahan, sistem ini mampu meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna.