Sanya, Tiongkok, 6 November 2026 — Delapan menit bukan waktu yang panjang untuk menjelaskan sebuah perjanjian internasional yang kompleks. Apalagi jika persoalannya menyangkut tata kelola keanekaragaman hayati laut di luar yurisdiksi nasional, yang dikenal sebagai Biodiversity Beyond National Jurisdiction (BBNJ). Namun, tantangan itulah yang dihadapi Dr. I Made Andi Arsana, dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam forum internasional di Sanya, Hainan, Tiongkok, pada 6 November 2026.

Andi menjadi salah satu pembicara dalam The 7th Global Maritime Cooperation and Ocean Governance Forum (GMCOG), sebuah forum besar yang mempertemukan akademisi, praktisi, dan pejabat pemerintah dari berbagai negara. Menteri Kelautan dan Perikanan RI, Sakti Wahyu Trenggono, turut hadir sebagai pembicara dalam sesi utama pembukaan, bersama sejumlah tokoh dari negara lain, termasuk Maladewa, Sri Lanka, dan Singapura.

Forum yang berlangsung dengan dukungan penyelenggaraan dan fasilitas audiovisual yang memadai tersebut memperlihatkan perhatian serius terhadap persoalan tata kelola laut.

Ketika Delapan Menit Menjadi Enam

Dalam sesi bertema “The BBNJ Agreement: From Normative Consensus to Practical Implementation”, Andi menyampaikan presentasi berjudul “Space Does Matter: The Geospatial Foundations of BBNJ Implementation”.

Pesan utamanya sederhana. Kesepakatan internasional merupakan pencapaian penting, tetapi implementasinya menghadirkan tantangan tersendiri. Untuk menerapkan ketentuan BBNJ, negara-negara perlu memahami ruang laut yang menjadi objek pengaturannya. Di sinilah informasi geospasial dan pemetaan memiliki peran penting.

Untuk menjelaskan persoalan tersebut, Andi menggunakan peta dan animasi yang memperlihatkan hubungan antara wilayah yurisdiksi nasional dan kawasan di luarnya. Visualisasi ini membantu menjelaskan konsep hukum yang sulit dibayangkan jika hanya disampaikan melalui teks.

Persiapan presentasi dilakukan hingga menjelang subuh. Setelah beberapa kali berlatih dan menyederhanakan materi, Andi berhasil menyelesaikan paparannya dalam enam menit, dua menit lebih singkat dari alokasi waktu. Hal tersebut bahkan menjadi bahan kelakar Shi Yubing, salah satu pembicara dari Tiongkok, yang berterima kasih karena Andi telah membantunya mengimbangi waktu presentasinya yang melebihi batas sekitar dua setengah menit.

Dengan Peta, Terbuka Percakapan dan Peluang

Penggunaan animasi mendapat perhatian khsuus dari sejumlah peserta, termasuk Prof. Ronan Long dari World Maritime University, Swedia, serta akademisi dari National University of Singapore. Wang Kuan-Hsiung, pembicara dari Taiwan, secara khusus menyoroti bagaimana visualisasi membantu menjelaskan persoalan BBNJ yang kompleks. Menurutnya, animasi yang ditampilkan membuat substansi perjanjian lebih mudah dipahami.

Diskusi forum juga menyinggung tantangan implementasi BBNJ, khususnya kewajiban dan keterbatasan yang dihadapi negara-negara berkembang. Di luar sesi formal, pertemuan tersebut membuka peluang jejaring baru. Seorang laksamana dari Sri Lanka dan seorang profesor dari Swedia menjajaki kemungkinan kolaborasi lanjutan terkait aspek teknis dan produksi peta.

Bagi Andi, pengalaman ini kembali menegaskan bahwa keahlian geospasial memiliki ruang kontribusi yang luas dalam persoalan kelautan internasional. Namun, seorang surveyor juga perlu memahami konteks hukum dan politik agar dapat melihat bagaimana keahliannya dibutuhkan.

Persoalan tata kelola laut tidak selalu mudah diselesaikan. Perbedaan kepentingan antarnegara akan terus ada, sementara dialog dan negosiasi tetap menjadi jalan penting untuk mengelolanya.

Dalam proses tersebut, informasi geospasial dapat membantu para pihak memahami persoalan yang sama secara lebih jelas. Sebab, sebelum negara-negara dapat menyepakati apa yang harus dilakukan di laut, mereka perlu memahami terlebih dahulu ruang yang sedang dibicarakan.

Manila, Filipina, 5 November — Apa hubungan angka koordinat dengan penyelesaian sengketa internasional? Bagi ahli geodesi, jawabannya mungkin sudah jelas. Namun, bagi praktisi hukum, deretan angka dalam sebuah perjanjian batas maritim belum tentu mudah dibayangkan secara geografis.

Persoalan inilah yang menjadi pembuka sesi Dr. I Made Andi Arsana, dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam pelatihan Dispute Settlement Mechanisms in the Law of the Sea di Manila, Filipina, pada 5 November 2026.

Kegiatan yang diselenggarakan oleh Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law bersama Office of the Solicitor General (OSG) Filipina ini diikuti sekitar 70–80 praktisi hukum. Mereka mengikuti pelatihan intensif mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum laut internasional.

Visualisai Teks Perjanjian Menjadi Peta

Andi memulai presentasinya dengan menampilkan sebuah perjanjian batas maritim yang dipenuhi teks hukum dan daftar koordinat. Bagi sebagian peserta, dokumen semacam itu merupakan sesuatu yang akrab. Namun, ketika koordinat tersebut divisualisasikan menjadi garis batas di atas peta melalui animasi, maknanya menjadi jauh lebih mudah dipahami.

Melalui materi bertajuk “From Coordinates to Courtroom: Preparing Technical Data for Law of the Sea Disputes”, Andi menekankan bahwa praktisi hukum perlu memahami aspek teknis, bukan untuk menjadi ahli geodesi, melainkan agar dapat bekerja sama secara efektif dengan para ahli teknis.

Ia mengangkat contoh persoalan penangkapan nelayan di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia dan Malaysia, serta kasus delimitasi maritim Inggris dan Prancis yang menunjukkan pentingnya pemilihan jenis garis dalam penentuan batas. Perbedaan antara garis rhumb line dan geodesic dapat menghasilkan perbedaan posisi yang signifikan, bahkan mencapai sekitar empat mil laut dalam contoh yang dibahas.

Pesan utamanya sederhana: kehadiran ahli teknis bukan untuk membuat persoalan hukum menjadi semakin rumit, melainkan membantu menjelaskannya sehingga argumentasi hukum dapat disusun dan dipertahankan dengan lebih baik.

Serius, tetapi Tidak Harus Kaku

Meskipun membahas persoalan teknis dan hukum yang kompleks, sesi berlangsung interaktif dan sesekali diwarnai humor.

Ketika menjelaskan konsep teknis yang cukup rumit, Andi berseloroh bahwa peserta tidak perlu khawatir jika belum memahami semuanya. Jika suatu saat menghadapi persoalan teknis, mereka dapat meminta bantuan ahli geodesi. Sebab, jika semua pengacara sudah menguasai seluruh aspek teknis, para ahli geodesi mungkin akan kehilangan pekerjaan.

Suasana kembali cair ketika seorang peserta bertanya bagaimana membangun tim yang memiliki kemampuan hukum sekaligus teknis seperti yang ditunjukkan dalam presentasi. Andi menjawab dengan berkelakar bahwa mereka tidak harus mencari orang seperti dirinya, tetapi bisa langsung mempekerjakannya.

Di balik kelakar tersebut terdapat pesan serius tentang pentingnya pendidikan lintas disiplin. Andi mencontohkan bagaimana mahasiswa Teknik Geodesi UGM juga diperkenalkan pada hukum laut agar memahami konteks hukum dari pekerjaan teknis mereka.

Undangan menjadi narasumber ini sendiri berawal dari jejaring akademik. Dr. Arron Honniball dari Max Planck Foundation pernah mengikuti sesi Andi dalam pelatihan di National University of Singapore (NUS). Pengalaman tersebut kemudian membuka kesempatan kolaborasi di Manila.

Bagi Andi, pengalaman ini kembali menunjukkan bahwa penguasaan bidang ilmu merupakan modal penting, tetapi kemampuan memahami dan bekerja bersama disiplin lain dapat membuka kesempatan yang lebih luas. Keahlian membuat seseorang memiliki sesuatu untuk dibagikan. Keterbukaan terhadap bidang lain membuat keahlian itu semakin bermanfaat.

Bangi, Malaysia, 4 November 2026 — Bagaimana jika Laut Cina Selatan dinamai saja menjadi ASEAN Sea? Apakah persoalannya akan menjadi lebih sederhana?

Pertanyaan menarik itu muncul dalam sebuah diskusi akademik di Fakultas Hukum, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), pada Rabu, 4 November 2026. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan geopolitik yang kompleks ternyata dapat memancing rasa ingin tahu, bahkan dari peserta yang belum mendalami hukum internasional maupun persoalan kelautan.

Diskusi bertajuk “The South China Sea: International Law, Geopolitics and the Future of Regional Maritime Order” menghadirkan dua panelis, Prof. Dr. Salawati Mat Basir dari UKM dan Dr. I Made Andi Arsana dari Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM).

Kegiatan ini merupakan bagian dari International Visiting Program yang diselenggarakan melalui kerja sama Fakultas Hukum UKM dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM. Program tersebut bertujuan memberikan pengalaman internasional kepada pelajar SMA Indonesia, termasuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi dan berbagai persoalan kawasan Asia Tenggara.

Rombongan disambut hangat oleh para akademisi dan pimpinan Fakultas Hukum UKM, termasuk wakil dekan dan sejumlah pimpinan pusat kajian. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk membicarakan penguatan kerja sama kedua institusi.

Dalam paparannya, Andi mengajak peserta melihat persoalan Laut Cina Selatan melalui pendekatan geospasial. Berbagai peta dan visualisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara menentukan ruang maritimnya, bagaimana klaim dapat saling tumpang tindih, dan mengapa sengketa di kawasan tersebut begitu kompleks.

Menurut Andi, pemahaman terhadap hukum internasional saja belum cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan batas maritim. Diperlukan pula pemahaman teknis mengenai posisi geografis, garis pangkal, zona maritim, dan batas maritim. Untuk ini, peta memainkan peran penting untuk visuaslisasi dan representasi.

Sebaliknya, kemampuan membuat peta dan menentukan koordinat juga harus dilengkapi dengan pemahaman hukum yang memadai. Garis yang digambarkan di atas peta tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang melandasinya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kombinasi adalah kunci.

Melalui visualisasi, Andi menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan kawasan tempat bertemunya berbagai klaim dari berbagai negara. Ditegaskan bahwa, bahkan ketika setiap negara mengajukan klaim berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 pun, persoalan klaim dan delimitasi batas maritim sudah sangatlah kompleks. Situasinya semakin rumit ketika muncul klaim yang tidak berdasarkan hukum yang semestinya.

Dalam konteks Indonesia, Andi juga membahas dinamika klaim maritim di sekitar Laut Natuna Utara serta perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok, termasuk persoalan interpretasi terhadap klaim yang disebut saling tumpang tindih. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa untuk memahami persoalan ruang laut, tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang diklaim, tetapi juga lokasi klaim tersebut dan hukum yang mendasarinya.

Sementara itu, Prof. Salawati Mat Basir memberikan penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menyampaikan pandangan kritis mengenai pengelolaan persoalan Laut Cina Selatan dan menegaskan perlunya semua pihak berpegang pada aturan yang telah disepakati.

Kedua perspektif tersebut saling melengkapi. Pendekatan hukum membantu menjelaskan hak dan kewajiban negara, sementara pendekatan geospasial membantu memperlihatkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada ruang geografis yang nyata di lapangan.

Melibatkan Generasi Muda dalam Memahami Sengketa

Salah satu bagian menarik dari seminar ini adalah keterlibatan peserta muda dalam diskusi. Selain pertanyaan mengenai kemungkinan penamaan ASEAN Sea, muncul pula pertanyaan tentang bagaimana masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum internasional atau geospasial dapat ikut memahami dan peduli terhadap persoalan Laut Cina Selatan.

Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu geopolitik bukan semata-mata urusan diplomat, ahli hukum, atau pakar batas maritim. Persoalan yang menyangkut hubungan antarnegara juga relevan untuk dipahami oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda.

Bagi Andi, menjelaskan persoalan yang rumit kepada pelajar SMA menghadirkan tantangan tersendiri. Istilah seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, delimitasi batas maritim, dan klaim historis bukanlah sesuatu yang mudah dipahami tanpa dasar pengetahuan yang memadai.

Karena itu, visualisasi menjadi bagian penting dalam penyampaian materi. Peta tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu peserta memahami hubungan antara letak geografis, kepentingan negara, dan ketentuan hukum internasional.

Terhadap pertanyaan terkait penamaan Laut China Selatan menjadi ASEAN Sea, Andi menegaskan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Secara sepihak, setiap negara bisa memberi nama tertentu kepada sebuah kawasan. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti Filipina yang menamai kawasan itu sebagai West Philippines Sea, dan Indonesia yang menamainya Laut Natuna Utara. Hanya saja, Andi menginatkan, bahwa penamaan itu tidak secara otomatis menunjukkan kepemilikan. Selain itu, penamaan yang disetujui secara internasional adalah berdasarkan kesepakatan dunia, bukan klaim sepihak.

Pengalaman kuliah dan diskusi di UKM mengingatkan setidaknya tiga hal. Pertama, peta, sebagai informasi geospasial, memainkan peran penting untuk memahami kompleksitas sengketa kewilayahan. Kedua, persoalan yang kompleks seperti sengketa Laut China Selatan tidak selalu harus dijelaskan dengan cara yang rumit. Ketiga, generasi muda perlu terus dilibatkan dalam memahami persoalan rumit yang dihadapi dunia. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat memahami dan bahkan mengembangkan sikap kritis terhadap persoalan internasional.

Jakarta, 2 November 2026 – Upaya mitigasi Kebakaran Hutan dan Lahan (Karhutla) di wilayah gambut terus diperkuat melalui Focus Group Discussion (FGD) ke-2 bertajuk “Penguatan Kolaborasi Para Pihak dalam Pencegahan Kebakaran Hutan dan Lahan Gambut Berbasis Tata Kelola Air KHG” yang diselenggarakan pada Jumat, 2 November 2026, di Hotel Le Meridien, Jakarta. Acara strategis ini dihadiri oleh perwakilan kementerian terkait, Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Nasional (BPGMN), Bank Dunia, serta para pakar dan akademisi dari berbagai universitas di Sumatera dan Kalimantan.

Diskusi ini menyoroti pergeseran paradigma penanganan karhutla dari sekadar pemadaman menuju pencegahan proaktif, di mana tata kelola air dan pembasahan Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG) menjadi instrumen utamanya. Kebutuhan penambahan infrastruktur sekat kanal dan sumur bor darurat, khususnya di lahan konsesi dan Area Penggunaan Lain (APL), masih sangat krusial dan mendesak. Dalam forum tersebut, Prof. Trias Aditya dari Universitas Gadjah Mada mempresentasikan pengembangan Dashboard / Decision Support System (DSS) dan pemodelan neraca air yang dirancang untuk menentukan prioritas intervensi KHG, mendesain sekat kanal secara presisi, hingga mengestimasi anggaran. Merespons hal tersebut, para pakar universitas memberikan masukan strategis, seperti Prof. Sigit Sutikno (UNRI) yang menyoroti kerentanan KHG kepulauan di Riau karena minimnya area tangkapan air, serta Prof. Edi Armanto (Unsri) yang menekankan pentingnya mempertimbangkan jenis komoditas dalam manajemen neraca air. Di samping itu, Prof. Ahmad Kurnain (ULM) mengusulkan integrasi neraca biomassa, sementara pakar lain seperti Prof. Asmadi Saad (UNJA) dan Dr. Hendrik Segah (Univ. Palangka Raya) menyatakan kesiapan menyuplai data lapangan (ground-checking, TMAT, LiDAR, dan drone) guna memvalidasi akurasi sistem DSS tersebut.

Guna menunjang sistem yang komprehensif, Wakil Kepala BPGMN menekankan pentingnya kebijakan satu data terpadu lintas kementerian melalui sistem terpadu, yang kelak berfungsi sebagai clearing house sekaligus knowledge hub untuk pengambilan keputusan secara cepat. Hal ini turut didukung oleh usulan Prof. Gusti Zakaria (UNTAN) agar sistem juga memuat dimensi sosial dan aktivitas Masyarakat Peduli Api (MPA) sehingga pencegahan dapat dikelola berbasis komunitas. Menutup agenda, Direktur Pengendalian Kerusakan Gambut KLH, Ir. Edi Nugroho Santoso, menegaskan bahwa seluruh masukan akan diintegrasikan untuk memfinalisasi rencana induk pencegahan karhutla, mengingat musim kemarau di beberapa wilayah diprediksi akan tiba dalam tiga bulan ke depan sehingga implementasi kolaborasi infrastruktur pembasahan di lapangan harus segera dipacu.

Yogyakarta, 4–5 November – Sejumlah dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (DTGD FT UGM) berpartisipasi dalam rangkaian kegiatan 2026 IEEE International Conference on Aerospace Electronics and Remote Sensing Technology (ICARES 2026) yang diselenggarakan pada 4–5 November 2026 di Teaching Industry Learning Center (TILC), Sekolah Vokasi Universitas Gadjah Mada. Konferensi internasional ini diselenggarakan oleh Pusat Riset Teknologi Satelit, Organisasi Riset Penerbangan dan Antariksa, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), bekerja sama dengan Sekolah Vokasi UGM.

Dalam kegiatan tersebut, sejumlah dosen DTGD FT UGM turut hadir dan berpartisipasi, yaitu Ir. Abdul Basith, S.T., M.Si., Ph.D., Dr. Dedi Atunggal S.P., S.T., M.Sc., Ir. Hilmiyati Ulinnuha, S.T., M.Eng., Mohamad Bagas Setiawan, S.T., M.Eng., dan Calvin Wijaya, S.T., M.Eng. Selain berpartisipasi dalam rangkaian konferensi, Calvin Wijaya juga berkesempatan mempresentasikan hasil penelitiannya sekaligus memperoleh penghargaan Best Presenter pada ICARES 2026.

ICARES 2026 mengusung tema “Advancing Space Awareness and Remote Sensing for a Connected, Resilient, and Intelligent Future”. Konferensi ini menghadirkan sejumlah pembicara dari kalangan akademisi dan peneliti internasional, di antaranya Prof. Dr. Ir. Amarulla Octavian, S.T., M.Sc., DESD., ASEAN Eng., Dr. Hongbo Sun dari Agency for Science, Technology and Research (A*STAR), Singapura, serta Prof. Muhammad Kamal, S.Si., M.GIS., Ph.D. Rangkaian kegiatan konferensi mencakup tiga bidang utama, yaitu Track 1 – Aerospace & Electronic Systems (AES), Track 2 – Geoscience & Remote Sensing (GRS), serta Track 3 – Data Science & Artificial Intelligence Related to Aerospace and Geoscience & Remote Sensing.

Dalam sesi presentasi, Calvin Wijaya memaparkan paper penelitian berjudul “Simple3D: A Lightweight Tool for Generating LOD1 3D City Models”, yang disusun bersama Ir. Ruli Andaru, S.T., M.Eng., Ph.D. Penelitian ini memperkenalkan Simple3D, sebuah aplikasi ringan yang dikembangkan untuk mendukung proses pembuatan model kota tiga dimensi pada Level of Detail 1 (LOD1). Pengembangan aplikasi ini diarahkan untuk menyediakan alternatif aplikasi pemodelan kota 3D yang lebih ringan dan efisien, sehingga dapat mendukung pemanfaatan data geospasial dalam berbagai kebutuhan analisis dan visualisasi perkotaan.

Capaian ini sekaligus menunjukkan kontribusi dosen DTGD FT UGM dalam pengembangan dan diseminasi inovasi teknologi geospasial, khususnya pada bidang penginderaan jauh, kecerdasan buatan, dan pemodelan kota tiga dimensi. Melalui partisipasi dalam konferensi internasional seperti ICARES, DTGD FT UGM terus mendorong penguatan kolaborasi riset, pertukaran pengetahuan, serta peningkatan kualitas dan visibilitas hasil penelitian di tingkat nasional maupun internasional.

Yogyakarta, 3 November 2026 – Pertemuan Ilmiah Tahunan Ikatan Ahli Geologi Indonesia (PIT IAGI) ke-55 yang berkolaborasi dengan GEOSEA XIX resmi dibuka di Hotel Royal Ambarrukmo, Yogyakarta, pada Selasa (3/11). Mengusung tema “Harmonizing Georesources, Geohazard, and Heritage Conservation to Promote Sustainable Development”, agenda utama yang berlangsung pada 3–5 November 2026 ini diawali dengan pembukaan resmi, peninjauan pameran, hingga diskusi panel yang menghadirkan para pimpinan sektor energi.

Sesi opening ceremony diisi dengan penyampaian keynote speech dari sejumlah tokoh strategis, yakni Ketua Umum IAGI STJ Budi Santoso, Deputi Eksplorasi Pengembangan dan Manajemen Wilayah Kerja, Rikky Rahmat Firdaus; Kepala Badan Geologi, Dr. Lana Saria; serta Gubernur DIY, Sri Sultan Hamengkubuwono X. Para pembicara menyoroti pentingnya keseimbangan antara pemanfaatan sumber daya kebumian, mitigasi risiko bencana geologi, dan pelestarian warisan geologi. Usai acara pembukaan, rangkaian agenda dilanjutkan dengan VIP walkthrough mengelilingi area booth pameran internasional.

Memasuki sesi CEO Talks, diskusi mengangkat topik “Regulation, Risk, and Responsibility: How Energy Leaders Respond to Indonesia’s Evolving Policy Landscape” dengan STJ Budi Santoso sebagai moderator. Sesi ini menghadirkan tiga pimpinan perusahaan energi nasional sebagai pembicara, yaitu Direktur Utama MIND ID Maroef Sjamsoeddin, Direktur Eksplorasi PT Pertamina Hulu Energi Asep Samsul Arifin, serta Direktur Utama PT Geo Dipa Energi Dr. Yudistian Yunis. Para narasumber membagikan sudut pandang industri terkait pengelolaan risiko operasional dan penyesuaian terhadap regulasi energi terbaru.

Setelah jeda makan siang, agenda hari pertama dIlanjutkan dengan Panel Discussion #1 di bidang georesources. Mengangkat topik “Critical Georesources for Energy Transition: Innovation, Sustainability, and Regional Collaboration in ASEAN”, panel ini membahas peran mineral dan sumber daya kritis dalam mendukung transisi energi serta penguatan kerja sama riset dan teknologi di kawasan ASEAN. Seluruh rangkaian konferensi internasional ini dijadwalkan berlangsung hingga Kamis (5/11), melengkapi agenda pre-event yang telah dilaksanakan pada Senin (2/11).

Yogyakarta, 30 Oktober 2026 – Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DTGD FT UGM) mengukuhkan kelulusan wisudawan dari Program Studi Doktor Teknik Geomatika pada Wisuda Pascasarjana Periode I Tahun Akademik 2026/2027. Kelulusan ini menjadi salah satu pencapaian akademik penting bagi departemen dalam mencetak pakar tingkat tinggi di bidang keilmuan geospasial. Momentum wisuda kali ini juga mempertegas kontribusi berkesinambungan DTGD FT UGM dalam meluluskan peneliti yang siap menjawab kebutuhan teknologi pertanahan modern.

Gelar doktor resmi diraih oleh Udiana Wahyu Deviantari setelah menempuh dan menyelesaikan seluruh rangkaian masa studi selama 4 tahun 11 bulan. Atas ketekunan dan kualitas akademiknya selama perkuliahan serta penyusunan tugas akhir, beliau berhasil memperoleh predikat kelulusan Sangat Memuaskan. Capaian tersebut diraih melalui penilaian ketat atas kontribusi ilmiah yang disusun selama masa penelitiaannya di program doktor.

Dalam riset studinya, beliau mengangkat penelitian disertasi berjudul “Pemanfaatan Aplikasi Machine Learning pada Pemodelan Nilai Tanah Perkotaan sebagai Basis Layanan Administrasi Pertanahan”. Topik ini berfokus pada integrasi teknologi kecerdasan buatan untuk meningkatkan akurasi serta efisiensi penentuan nilai tanah di area perkotaan. Hasil penelitian pada jenjang doktor ini diharapkan dapat segera diaplikasikan guna memperkuat riset akademik, mendukung pengajaran, serta mendorong modernisasi sistem layanan administrasi pertanahan di Indonesia.

Yogyakarta, 30 Oktober 2026 – Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DTGD FT UGM) kembali meluluskan sebanyak 12 wisudawan Program Studi Magister Teknik Geomatika pada Wisuda Periode I Tahun Akademik 2026/2027. Pada periode ini, para lulusan berhasil mencatatkan prestasi akademik yang gemilang dengan predikat kelulusan yang didominasi predikat Pujian (Cumlaude).

Dari total 12 wisudawan yang dilepas, sebanyak 6 lulusan berhasil meraih predikat Pujian (Cumlaude), 3 lulusan meraih predikat Sangat Memuaskan, dan 3 lulusan meraih predikat Memuaskan. Capaian ini mencerminkan komitmen DTGD FT UGM dalam menjaga kualitas pendidikan pascasarjana serta mencetak SDM unggul di bidang keilmuan dan teknologi geospasial.

Adapun deretan nama wisudawan pascasarjana program magister pada periode ini meliputi Nur Muhammad Ikram, Rico Adi Pratama, Nur Aini Lestari, Ahmad Rasis Sholikin, Reynalda Anindia Mawarni, Catra Adya Pradipta, Bayana Afifah Dharmajati, Azis Mulya Affandy, Krishna Duta Wibisono, Yoga Kurniawan, Fajar Dian Mukti, serta Vannesa Jacinda Agsa Nova.

Capaian kelulusan ini diharapkan dapat menjadi bekal kuat bagi para wisudawan untuk mengaplikasikan kepakaran geospasialnya dalam mendukung pembangunan nasional, riset keberlanjutan, serta menjawab berbagai tantangan industri di tingkat nasional maupun global.

YOGYAKARTA – Laboratorium Survei Keteknikan, Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (DTGD FT UGM) menerima kunjungan dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian, Kementerian Perhubungan Republik Indonesia pada Jumat, 30 Oktober 2026. Kunjungan yang berlangsung pukul 08.00–11.00 WIB ini bertujuan untuk meningkatkan wawasan dan pemahaman teknis peserta melalui pengenalan fasilitas laboratorium, peralatan pengujian, prosedur pelaksanaan pengujian, serta analisis hasil pengujian konstruksi sipil yang mendukung penyelenggaraan sarana dan prasarana perkeretaapian.

Dalam kegiatan ini, peserta mengunjungi tiga laboratorium di lingkungan Fakultas Teknik UGM, yaitu Laboratorium Survei Keteknikan di Departemen Teknik Geodesi serta Laboratorium Hidrolika dan Laboratorium Mekanika Tanah di Departemen Teknik Sipil dan Lingkungan. Sebanyak 30 peserta dari Direktorat Jenderal Perkeretaapian dibagi menjadi dua kelompok yang mengikuti kunjungan laboratorium secara bergantian.

Di Laboratorium Survei Keteknikan, rombongan disambut oleh Kepala Laboratorium Survei Keteknikan, Dr. Ir. Yulaikhah, S.T., M.T., dan Kepala Laboratorium Hidrografi, Dr. Ir. Bambang Kun Cahyono, S.T., M.Sc., IPU., didampingi oleh laboran, yaitu Iqbal Hanun Azizi, S.T., Zulfian Isnaini Cahya, S.Si., dan Andris Sudaryanto. Dalam sesi pengenalan, dosen dan laboran menjelaskan berbagai fasilitas serta peralatan survei dan pemetaan yang dimiliki laboratorium, mulai dari instrumen survei terestris seperti theodolite, waterpass, total station, dan robotic total station, hingga teknologi geospasial modern seperti Global Navigation Satellite System (GNSS), Terrestrial Laser Scanner (TLS), Unmanned Aerial Vehicle (UAV) LiDAR, dan SLAM handheld scanner. Peserta juga diperkenalkan dengan peralatan survei hidrografi, antara lain Single Beam Echo Sounder (SBES) dan Multi Beam Echo Sounder (MBES).

Selain memperoleh penjelasan mengenai fungsi dan prinsip kerja setiap instrumen, peserta berkesempatan melihat demonstrasi penggunaan Terrestrial Laser Scanner (TLS). Demonstrasi ini memberikan gambaran secara langsung mengenai pemanfaatan teknologi pemindaian laser terestris untuk memperoleh data spasial tiga dimensi secara detail. Melalui pengenalan tersebut, peserta dapat memahami beragam teknologi survei dan pemetaan yang berpotensi mendukung kegiatan pemantauan, pengukuran, dan evaluasi infrastruktur.

Peserta mengikuti rangkaian kegiatan dengan antusias, terutama saat menyimak penjelasan dan menyaksikan demonstrasi peralatan survei. Kunjungan ini diharapkan tidak hanya menjadi sarana pertukaran pengetahuan dan pengalaman teknis, tetapi juga membuka peluang kolaborasi antara DTGD FT UGM dan Direktorat Jenderal Perkeretaapian Kementerian Perhubungan RI. Ke depan, potensi kerja sama dapat dikembangkan melalui kegiatan pelatihan teknis, pemanfaatan teknologi geospasial untuk pemantauan infrastruktur perkeretaapian, serta kolaborasi penelitian dan pengembangan metode survei yang mendukung peningkatan kualitas dan keselamatan sarana maupun prasarana perkeretaapian.

Yogyakarta, 28 Oktober 2026 – Rangkaian aksi sosial KATDESI Peduli dalam memperingati 67 tahun berdirinya Teknik Geodesi Universitas Gadjah Mada (UGM) memasuki puncaknya. Panitia Reuni Keluarga Alumni Teknik Geodesi UGM (KATDESI) 2026 melaksanakan acara serah terima bantuan secara simbolis di Padukuhan Trosari 2, Kapanewon Tepus, Kabupaten Gunungkidul pada Rabu (28/10).

Dalam aksi kemanusiaan ini, KATDESI menyalurkan bantuan berupa 1,38 juta liter air bersih serta 6 unit toren penampung air bagi warga setempat. Penyerahan bantuan ini dihadiri langsung oleh pimpinan fakultas dan departemen, di antaranya Prof. Ali Awaludin, Wakil Dekan Bidang Penelitian, Pengabdian Kepada Masyarakat, dan Kerja Sama Fakultas Teknik UGM; Dr. Ir. Dwi Lestari, S.T., M.E., IPM., Sekretaris Departemen Teknik Geodesi; serta Cecep Pratama, S.Si., M.Si., D.Sc., Sekretaris Program Studi Teknik Geodesi UGM.

Kehadiran pengelola departemen dan fakultas bersama panitia alumni mempertegas dukungan penuh civitas akademika UGM terhadap inisiatif kepedulian lingkungan dan sosial tersebut. Kegiatan ini diharapkan dapat membantu mengatasi krisis air bersih di wilayah Tepus serta memberikan dampak positif yang berkelanjutan bagi kehidupan warga Gunungkidul.