Bangi, Malaysia, 4 November 2026 — Bagaimana jika Laut Cina Selatan dinamai saja menjadi ASEAN Sea? Apakah persoalannya akan menjadi lebih sederhana?
Pertanyaan menarik itu muncul dalam sebuah diskusi akademik di Fakultas Hukum, Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM), pada Rabu, 4 November 2026. Pertanyaan tersebut menjadi salah satu contoh bagaimana persoalan geopolitik yang kompleks ternyata dapat memancing rasa ingin tahu, bahkan dari peserta yang belum mendalami hukum internasional maupun persoalan kelautan.
Diskusi bertajuk “The South China Sea: International Law, Geopolitics and the Future of Regional Maritime Order” menghadirkan dua panelis, Prof. Dr. Salawati Mat Basir dari UKM dan Dr. I Made Andi Arsana dari Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik, Universitas Gadjah Mada (UGM).
Kegiatan ini merupakan bagian dari International Visiting Program yang diselenggarakan melalui kerja sama Fakultas Hukum UKM dan Pusat Studi Sosial Asia Tenggara (PSSAT) UGM. Program tersebut bertujuan memberikan pengalaman internasional kepada pelajar SMA Indonesia, termasuk memperkenalkan dunia pendidikan tinggi dan berbagai persoalan kawasan Asia Tenggara.
Rombongan disambut hangat oleh para akademisi dan pimpinan Fakultas Hukum UKM, termasuk wakil dekan dan sejumlah pimpinan pusat kajian. Pertemuan tersebut juga menjadi kesempatan untuk membicarakan penguatan kerja sama kedua institusi.
Dalam paparannya, Andi mengajak peserta melihat persoalan Laut Cina Selatan melalui pendekatan geospasial. Berbagai peta dan visualisasi digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara-negara menentukan ruang maritimnya, bagaimana klaim dapat saling tumpang tindih, dan mengapa sengketa di kawasan tersebut begitu kompleks.
Menurut Andi, pemahaman terhadap hukum internasional saja belum cukup untuk menjelaskan seluruh persoalan batas maritim. Diperlukan pula pemahaman teknis mengenai posisi geografis, garis pangkal, zona maritim, dan batas maritim. Untuk ini, peta memainkan peran penting untuk visuaslisasi dan representasi.
Sebaliknya, kemampuan membuat peta dan menentukan koordinat juga harus dilengkapi dengan pemahaman hukum yang memadai. Garis yang digambarkan di atas peta tidak dapat dilepaskan dari dasar hukum yang melandasinya. Oleh karena itu, kolaborasi dan kombinasi adalah kunci.
Melalui visualisasi, Andi menjelaskan bahwa Laut Cina Selatan merupakan kawasan tempat bertemunya berbagai klaim dari berbagai negara. Ditegaskan bahwa, bahkan ketika setiap negara mengajukan klaim berdasarkan ketentuan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hukum Laut (UNCLOS) 1982 pun, persoalan klaim dan delimitasi batas maritim sudah sangatlah kompleks. Situasinya semakin rumit ketika muncul klaim yang tidak berdasarkan hukum yang semestinya.
Dalam konteks Indonesia, Andi juga membahas dinamika klaim maritim di sekitar Laut Natuna Utara serta perkembangan hubungan Indonesia dan Tiongkok, termasuk persoalan interpretasi terhadap klaim yang disebut saling tumpang tindih. Pesan utama yang ingin disampaikan adalah bahwa untuk memahami persoalan ruang laut, tidak cukup hanya dengan mengetahui apa yang diklaim, tetapi juga lokasi klaim tersebut dan hukum yang mendasarinya.
Sementara itu, Prof. Salawati Mat Basir memberikan penekanan pada pentingnya kepatuhan terhadap hukum internasional. Ia menyampaikan pandangan kritis mengenai pengelolaan persoalan Laut Cina Selatan dan menegaskan perlunya semua pihak berpegang pada aturan yang telah disepakati.
Kedua perspektif tersebut saling melengkapi. Pendekatan hukum membantu menjelaskan hak dan kewajiban negara, sementara pendekatan geospasial membantu memperlihatkan bagaimana ketentuan tersebut diterapkan pada ruang geografis yang nyata di lapangan.

Melibatkan Generasi Muda dalam Memahami Sengketa
Salah satu bagian menarik dari seminar ini adalah keterlibatan peserta muda dalam diskusi. Selain pertanyaan mengenai kemungkinan penamaan ASEAN Sea, muncul pula pertanyaan tentang bagaimana masyarakat awam yang tidak memiliki latar belakang hukum internasional atau geospasial dapat ikut memahami dan peduli terhadap persoalan Laut Cina Selatan.
Pertanyaan-pertanyaan tersebut menunjukkan bahwa isu geopolitik bukan semata-mata urusan diplomat, ahli hukum, atau pakar batas maritim. Persoalan yang menyangkut hubungan antarnegara juga relevan untuk dipahami oleh masyarakat luas, termasuk generasi muda.
Bagi Andi, menjelaskan persoalan yang rumit kepada pelajar SMA menghadirkan tantangan tersendiri. Istilah seperti zona ekonomi eksklusif, landas kontinen, delimitasi batas maritim, dan klaim historis bukanlah sesuatu yang mudah dipahami tanpa dasar pengetahuan yang memadai.
Karena itu, visualisasi menjadi bagian penting dalam penyampaian materi. Peta tidak hanya berfungsi sebagai ilustrasi, tetapi juga sebagai sarana untuk membantu peserta memahami hubungan antara letak geografis, kepentingan negara, dan ketentuan hukum internasional.
Terhadap pertanyaan terkait penamaan Laut China Selatan menjadi ASEAN Sea, Andi menegaskan bahwa hal itu mungkin dilakukan. Secara sepihak, setiap negara bisa memberi nama tertentu kepada sebuah kawasan. Hal ini telah dilakukan oleh beberapa pihak seperti Filipina yang menamai kawasan itu sebagai West Philippines Sea, dan Indonesia yang menamainya Laut Natuna Utara. Hanya saja, Andi menginatkan, bahwa penamaan itu tidak secara otomatis menunjukkan kepemilikan. Selain itu, penamaan yang disetujui secara internasional adalah berdasarkan kesepakatan dunia, bukan klaim sepihak.
Pengalaman kuliah dan diskusi di UKM mengingatkan setidaknya tiga hal. Pertama, peta, sebagai informasi geospasial, memainkan peran penting untuk memahami kompleksitas sengketa kewilayahan. Kedua, persoalan yang kompleks seperti sengketa Laut China Selatan tidak selalu harus dijelaskan dengan cara yang rumit. Ketiga, generasi muda perlu terus dilibatkan dalam memahami persoalan rumit yang dihadapi dunia. Dengan pendekatan yang tepat, mereka dapat memahami dan bahkan mengembangkan sikap kritis terhadap persoalan internasional.















