Manila, Filipina, 5 November — Apa hubungan angka koordinat dengan penyelesaian sengketa internasional? Bagi ahli geodesi, jawabannya mungkin sudah jelas. Namun, bagi praktisi hukum, deretan angka dalam sebuah perjanjian batas maritim belum tentu mudah dibayangkan secara geografis.
Persoalan inilah yang menjadi pembuka sesi Dr. I Made Andi Arsana, dosen Departemen Teknik Geodesi, Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (UGM), dalam pelatihan Dispute Settlement Mechanisms in the Law of the Sea di Manila, Filipina, pada 5 November 2026.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Max Planck Foundation for International Peace and the Rule of Law bersama Office of the Solicitor General (OSG) Filipina ini diikuti sekitar 70–80 praktisi hukum. Mereka mengikuti pelatihan intensif mengenai berbagai mekanisme penyelesaian sengketa dalam hukum laut internasional.
Visualisai Teks Perjanjian Menjadi Peta
Andi memulai presentasinya dengan menampilkan sebuah perjanjian batas maritim yang dipenuhi teks hukum dan daftar koordinat. Bagi sebagian peserta, dokumen semacam itu merupakan sesuatu yang akrab. Namun, ketika koordinat tersebut divisualisasikan menjadi garis batas di atas peta melalui animasi, maknanya menjadi jauh lebih mudah dipahami.
Melalui materi bertajuk “From Coordinates to Courtroom: Preparing Technical Data for Law of the Sea Disputes”, Andi menekankan bahwa praktisi hukum perlu memahami aspek teknis, bukan untuk menjadi ahli geodesi, melainkan agar dapat bekerja sama secara efektif dengan para ahli teknis.
Ia mengangkat contoh persoalan penangkapan nelayan di Selat Malaka yang melibatkan Indonesia dan Malaysia, serta kasus delimitasi maritim Inggris dan Prancis yang menunjukkan pentingnya pemilihan jenis garis dalam penentuan batas. Perbedaan antara garis rhumb line dan geodesic dapat menghasilkan perbedaan posisi yang signifikan, bahkan mencapai sekitar empat mil laut dalam contoh yang dibahas.
Pesan utamanya sederhana: kehadiran ahli teknis bukan untuk membuat persoalan hukum menjadi semakin rumit, melainkan membantu menjelaskannya sehingga argumentasi hukum dapat disusun dan dipertahankan dengan lebih baik.

Serius, tetapi Tidak Harus Kaku
Meskipun membahas persoalan teknis dan hukum yang kompleks, sesi berlangsung interaktif dan sesekali diwarnai humor.
Ketika menjelaskan konsep teknis yang cukup rumit, Andi berseloroh bahwa peserta tidak perlu khawatir jika belum memahami semuanya. Jika suatu saat menghadapi persoalan teknis, mereka dapat meminta bantuan ahli geodesi. Sebab, jika semua pengacara sudah menguasai seluruh aspek teknis, para ahli geodesi mungkin akan kehilangan pekerjaan.
Suasana kembali cair ketika seorang peserta bertanya bagaimana membangun tim yang memiliki kemampuan hukum sekaligus teknis seperti yang ditunjukkan dalam presentasi. Andi menjawab dengan berkelakar bahwa mereka tidak harus mencari orang seperti dirinya, tetapi bisa langsung mempekerjakannya.
Di balik kelakar tersebut terdapat pesan serius tentang pentingnya pendidikan lintas disiplin. Andi mencontohkan bagaimana mahasiswa Teknik Geodesi UGM juga diperkenalkan pada hukum laut agar memahami konteks hukum dari pekerjaan teknis mereka.
Undangan menjadi narasumber ini sendiri berawal dari jejaring akademik. Dr. Arron Honniball dari Max Planck Foundation pernah mengikuti sesi Andi dalam pelatihan di National University of Singapore (NUS). Pengalaman tersebut kemudian membuka kesempatan kolaborasi di Manila.
Bagi Andi, pengalaman ini kembali menunjukkan bahwa penguasaan bidang ilmu merupakan modal penting, tetapi kemampuan memahami dan bekerja bersama disiplin lain dapat membuka kesempatan yang lebih luas. Keahlian membuat seseorang memiliki sesuatu untuk dibagikan. Keterbukaan terhadap bidang lain membuat keahlian itu semakin bermanfaat.
