Yogyakarta, Oktober 2026 — Dalam upaya strategis memitigasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Indonesia, Departemen Teknik Geodesi Fakultas Teknik Universitas Gadjah Mada (DTGD FT UGM) turut mengambil peran krusial melalui kolaborasi lintas sektor. Pada Jumat (16/10), tim DTGD UGM yang diwakili oleh Prof. Trias Aditya dan Dany Puguh Laksono, bersama Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) dan World Bank, menggelar diskusi intensif terkait rencana intervensi pembasahan lahan gambut (rewetting) pada 337 Kesatuan Hidrologis Gambut (KHG). Diskusi ini berfokus pada penyusunan skenario pembasahan gambut prioritas di enam provinsi rawan karhutla, dengan memadukan basis data spasial, pemodelan hidrologis, dan pendekatan sosial masyarakat.
Salah satu terobosan utama yang ditawarkan oleh tim DTGD UGM adalah pengembangan dashboard simulasi pembasahan gambut. Dashboard ini mengintegrasikan ekstraksi data stasiun Tinggi Muka Air Tanah (TMAT), model elevasi digital (LiDAR/DEM), serta data kemiringan lereng (slope) untuk memodelkan penempatan sekat kanal dan sistem pompanisasi secara presisi. Pemodelan ini sangat penting untuk mendukung implementasi konsep water sharing atau tata kelola berbagi air antara area konsesi perusahaan dan lahan masyarakat di sekitarnya. Perwakilan KLH, Waluyo, menegaskan bahwa selama ini area di luar konsesi sering kali mengering dan rawan terbakar karena ketiadaan manajemen air yang terintegrasi. Ia menyatakan ketertarikannya dengan konsep water sharing tersebut untuk segera diadopsi dan dieskalasi di tingkat nasional.
Intervensi pada lahan gambut tidak hanya berhenti pada pembangunan infrastruktur fisik, tetapi juga membutuhkan penerimaan sosial yang baik di lapangan. Perwakilan World Bank, Hasna dan Hanna, menyoroti pentingnya pelibatan masyarakat lokal sebelum tahap Detailed Engineering Design (DED) dieksekusi. Pembangunan infrastruktur sekat kanal kerap kali berbenturan dengan aktivitas ekonomi warga yang memanfaatkan kanal sebagai jalur transportasi utama. Untuk menjembatani hal tersebut, pemodelan dari UGM akan digabungkan dengan data batas desa, riwayat kebakaran (burn scars), dan Indeks Desa Membangun (IDM). Pendekatan ini memastikan bahwa prioritas intervensi tidak hanya tepat secara teknis dalam mencegah amblesan tanah (land subsidence) dan kekeringan, tetapi juga mendukung masyarakat di area buffer zone sejauh 5 kilometer di sekitar area konsesi.
Pemodelan dashboard dan analisis KHG prioritas ini akan menjadi basis sains (scientific base) yang kuat untuk dibawa ke tingkat pengambil kebijakan. Dalam waktu dekat, hasil kolaborasi ini akan dipresentasikan dalam Focus Group Discussion (FGD) tingkat nasional yang melibatkan lintas kementerian seperti Bappenas, ATR/BPN, dan Kementerian PU, serta perguruan tinggi dan pemerintah daerah setempat. Sinergi antara ketajaman analisis spasial dari UGM, arah kebijakan dari KLH, dan kerangka sosial dari World Bank ini diharapkan mampu menghadirkan solusi jangka panjang dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut dan membebaskan Indonesia dari krisis karhutla tahunan.